Politik

Didukung Sementara, Syarat Berat Rekomendasi PKB Bagi Orno-Pellu

MR-101 | Minggu, 22 Oktober 2017 - 22:36:22 WIB | dibaca: 180 pembaca

AMBON, MR.- Desk Pilkada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memutuskan mendukung duet bupati Maluku Barat Daya (MBD) selaku Balon Gubernur, Barnabas Orno dan kader PKB yang juga anggota DPRD Maluku, Habiba Pellu selaku Balon Wakil Gubernur Maluku, Minggu (22/10). Orno-Pellu pun langsung menerima surat tersebut di Jakarta, bersama tim, yang diserahkan ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis dan didampingi ketua desk Pilkada Maluku, Malaka Yaluhun.

Namun, sepertinya dukungan itu masih bersifat sementara dalam bentuk surat tugas karena ada beberapa syarat berat yang harus dipenuhi Orno-Pellu jika ingin benar-benar menggenggam surat sakti rekomendasi yang ditanda tangani langsung ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekjen Abdul Kadir Karding.

Salah satu syarat berat yang perlu dilakukan segera oleh Orno-Pellu yakni diberi ruang bersama DPW PKB Maluku untuk mencari partai lain guna membangun koalisi sehingga memenuhi syarat pencalonan KPU serta melaporkan hasilnya paling lambat 7 hari setelah diterimanya surat tersebut atau Kamis, 26 Oktober 2017. Jika tidak terpenuhi, maka surat tugas itu dipastikan batal atau tidak berlaku dan DPP menerbitkan SK DPP PKB bagi Cagub-Cawagub Maluku bagi calon lainnya.

Adapun surat tugas yang didapat Orno-Pellu tersebut bernomor 094/DESK PILKADA/PUSAT/X/2017 yang ditanda tangani ketua Desk Pilkada DPP PKB, Daniel Johan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan seleksi Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018, maka sesuai dengan mekanisme di Partai Kebangkitan Bangsa, maka Desk Pilkada Pusat PKB menyetujui dan merekomendasikan Barnabas Orno-Habiba Pellu pada Pemilukada provinsi Maluku tahun 2018.

"Menugaskan calon sebagaimana tersebut diatas, bersama Dewan Pengurus Wilayah PKB Provinsi Maluku melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain guna melengkapi koalisi sebagaimana ketentuan untuk mendaftar di KPU," ujar Johan sebagaimana prasyarat kedua.

Untuk poin ketiga, ditambahkan Johan yang juga wakil ketua komisi IV DPR-RI itu, calon diwajibkan melaporkan hasil komunikasi dimaksud diatas kepada DPP PKB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini.

"Surat ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila hingga batas waktu sebagaimana poin ketiga diatas calon tidak melaporkan dan atau tidak dapat memenuhi ketentuan untuk mendaftar. Serta diterbitkannya surat keputusan DPP PKB tentang penetapan Cagub-Cawagub Provinsi Maluku tahun 2018," tukas Johan.

Tugas Orno-Pellu dan DPW PKB untuk melobi Parpol dengan deadline waktu 7 hari tidaklah mudah. Karena hingga kini, hanya tersisa tiga (3) Parpol yang belum bersikap mendukung Cagub manapun yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Gerindra, diluar PPP yang hampir pasti antara dua nama Murad Ismail dan Said Assagaff.
Partai NasDem, Hanura, PKPI dan PAN sudah mendukung Murad,
Sementara Golkar dan PKS memilih petahana, Said Assagaff.

Ketua Desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun yang dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Minggu (22/10) membenarkan dukungan sementara tersebut yang dikeluarkan DPP lewat ketua Desk Pilkada Pusat, Daniel Johan kepada Orno-Pellu, disertai sejumlah hal-hal mendasar guna diperhatikan dan ditindaklanjuti. (MR-05)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)