Politik

PKB Dukung

FATWA Di MTB

MR-101 | Jumat, 12 Agustus 2016 - 03:41:59 WIB | dibaca: 107 pembaca

AMBON,MR. —DPP Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) secara resmi telah menyatakan dukungannya melalui rekomendasi kepada pasangan Bakal Calon (Balon)bupati-wakil bupati kabupaten Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly atau dengan akronim FATWA.

Keputusan rekomendasi ini diambil setelah melalui rapat pleno yang dilakukan pada Rabu kemarin antara DPP dan DPW Maluku di kantor DPP PKB Jakarta.

“Dari rapat pleno yang dilakukan antara DPP dan DPW Maluku, maka hasilnya telah ditetapkan putusan rekomendasi oleh DPP PKB di kabupaten MTB kepada pasangan Balon bupati Petrus Fatlolon-wakil bupati Agustinus Utuwaly(FATWA),” ujar sekretaris tim desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun kepada Mimbar Rakyat melalui sambungan telepon seluler, Kamis (11/8).

Dikatakan Malaka, pertimbangan DPP memberikan rekomendasi kepada pasangan FATWA karena mengacu pada hasil survey yang dilakukan untuk mengetahui elektabilitas,popularitas dan akseptabilitas dimana menempatkan keduanya pada persentase tertinggi dan berpeluang memenangi Pilkada MTB.

Selain itu juga, DPP merujuk dari hasil uji kelayakan kepatutan serta pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya yang bersifat politis.

“Pertimbangan rekomendasi oleh DPP kepada pasangan FATWA dengan mengacu pada hasil survey yang menempatkan keduanya pada posisi tertinggi untuk elektabilitas,popularitas dan akseptabilitas dan berpeluang menang di MTB. Juga merujuk pada hasil uji kelayakan kepatutan dan pertimbangan khusus lain yang sifatnya politis bagi kepentingan partai,” tuturnya.

 

Malaka juga membantah jika rekomendasi yang diberikan DPP berkaitan dengan mahar besar yang diberikan oleh Fatlolon guna memuluskan niatnya mendapat perahu pimpinan Muhaimin Iskandar ini.

Dirinya juga menegaskan, keputusan ini sudah final dan karenanya semua fungsionaris maupun kader di MTB wajib tunduk dan taat menjalankannya mulai dari sosialisasi hingga konsolidasi pemenangan tanpa alasan apapun.

“Saya tegaskan tidak ada mahar dari Fatlolon kepada DPP maupun DPW. Pertimbangan rekomendasi sangat objektif bersandar dari 3 hal diatas,” ujarnya.

Dia menambahkan, seharusnya dalam rapat pleno tersebut dibahas juga empat kabupaten/kota lain yakni Malteng,Buru,SBB dan kota Ambon. Namun, atas berbagai pertimbangan yang sifatnya internal maka ditunda keputusan rekomendasinya.

Sejalan dengan itu, direncanakan oleh DPP bahwa pembahasan keputusan rekomendasi bagi empat kabupaten/kota tersebut akan dilakukan pada senin depan.

“Seharusnya semua kabupaten/kota juga dibahas, namun tertunda atas berbagai pertimbangan untuk empat kabupaten/kota lain. Dimungkinkan, senin pekan depan akan dibahas oleh DPP,” cetusnya.

Terhadap siapa Balon kepala daerah-wakil kepala daerah paling berpeluang di empat kabupaten/kota, dirinya tidak bisa berspekulasi. Karena semua kandidat baik kader maupun non kader memiliki peluang dan kesempatan yang sama mendapat rekomendasi.

Namun, tentunya dengan pendekatan beberapa aspek dan kriteria. Selebihnya, menjadi kewenangan DPP yang akan menentukan arah dan dukungan rekomendasi tepatnya kepada siapa.

“Kita tidak bisa berasumsi dan spekulasi rekomendasi kepada kandidat mana. Karena ada pendekatan dan kriteria yang dipakai DPP. Kewenangan penuh untuk menentukan rekomendasi ada di DPP, kita tidak punya hak.

Pastinya semua Balon memiliki peluang yang sama baik kader maupun non kader,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kandidat yang berproses di kota Ambon yakni Richard Louhenapessy-Syarif Hadler(Paparissa Baru) dan Paulus Kastanya-Sam Latuconsina(Pantas).

Sementara pada kabupaten Malteng antara lain Abua Tuasikal-Marlatu Leleury, Kombes Jammaludin Elly, Saadiah Uluputy-Agustinus Mawara, Azis Mahulette-Johan Lewerissa, Ibrahim Sangadji, Hamzah Sangadji-Alex Roberth Tutuhatunewa dan salah satu kader internal. Selain itu ada juga di kabupaten Buru dan SBB dengan jumlah kandidat yang beragam.(MR-12)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)