Hukrim

Jaksa Tak Mau Ekspos Hasil BPKP

MR-101 | Kamis, 07 September 2017 - 18:08:00 WIB | dibaca: 216 pembaca

AMBON,MR.- Berkas kasus korupsi ADD Negeri Oma,Kecamatan Pulau Haruku,Kabupaten Maluku Tengah (Malteng)yang menyeret Raja Negeri Oma,Joseph Caleb Pattinama dan sekretarisnya Julianus Sekawael sebagai tersangka, Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Ambon,tidak mau mengespos hasil kerugian Negara yang diberikan tim audit BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

"Alasan pihak Kejari Ambon tidak ingin mengekspos hasil kerugian Negara karena penyidik Kejari Ambon ada bersebrangan dengan BPKP perwakilan Maluku. Hal ini yang menjadi kendala sehingga tidak diberitahukan," ungkap Sumber di Kejari Ambon,Rabu (6/9) petang.

Dikatakannya, setelah dilakukan penahanan terhadap tersangka, kini tersangka tidak kooperatif bahkan dana ADD yang menjadi kerugian negara seakan-akan tersangka tidak mengakui kalau disalahgunakan.

“Tersangka saat ini tidak ada inisiatif untuk mengembalikan anggaran kerugian negara, bahkan kasus ini dari tahap sidik sampai saat ini tersangka tidak bersifat terbuka,”kata Sumber.
Terpisah ketika dikonfirmasi Kasi Pidsus Kejari Ambon,Irwan Somba membenarkan hal tersebut.

“Ia memang hasil auditnya sudah ada,tapi nanti dipersidangan baru diketahui ya,karena ada terjadi ketidaksamaan persepsi antara pihak penyidik dengan BPKP,” ungkap Irwan Samba kepada Wartawan di ruang kerjanya,Rabu (6/9)petang 

Dikatakannya, kasus ini kami telah selesai merampungkan berkasnya,kemungkinan pekan ini sudah bisa dilakukan tahp II.

“Untuk tersangka juga kami telah memperpanjang masa tahanan dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 6 Oktober,sehingga saat ini kami sedang teliti berkas tersangka terkait hal-hal teknis untuk dilakukan tahap II,” katanya.

Ditambahkannya untuk saat ini menurut cacatan jaksa,ada kerugian negara yang diduga disalahgunakan tersangka.

“Kalau catatan kami,ada sekitar Rp.300 juta yang dikelola tersangka,dan yang menjadi kerugian anggaran berkisar Rp.90 juta. Itu kan besar ya, namun yang resminya kita lihat saja dipersidangan,” kuncinya.

Sebagaimana diketahui dana ADD Tahun 2015-2016 sebesar Rp.700 juta lebih yang dialokasikan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, ke Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku itu, tujuannya adalah untuk didanai seluruh keperluan insfrastruktur Desa, diantaranya pembuatan jalan setapak, pembibitan anak cengkeh, bantuan siswa miskin, dan juga pembayaran uang honor staf negeri. sayangnya anggaran tersebut diduga dipakai kedua tersangka untuk kepentingan pribadi. (MR-07) 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)