Tajuk

Legistor Narapidana Belum Di PAW

MR-101 | Jumat, 12 Agustus 2016 - 16:22:41 WIB | dibaca: 174 pembaca

Ini seperti lelucon politik buat para politisi. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) datang ke Ambon lakukan pertemuan bersama BK DPRD Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut guna berkonsultasi tentang keberadaan salah satu anggota DPRD SBB asal Partai Demokrat Wellem Puttileihalat yang kini mendekam di penjara, namun partainya belum juga menyurati DPRD untuk melakukan PAW terhadap yang bersangkutan.
Apa relevansinya dengan DPRD Maluku. Memang ini patut dibilang lelucon, karena aturan dalam BK belum ada satupun yang menyebutkan ada pelanggaran apabila partai pengusung anggota DPRD belum mengirim surat agar anggota tersebut di PAW. Itu artinya tanpa berkonsultasi juga dengan BK DPRD Maluku, harusnya BK DPRD SBB tahu hal tersebut. Terkesan lucu, anggota DPRD Kabupaten maupun kota yang karena sesuatu hal akhirnya tidak lagi jadi anggota DPRD pasti akan diganti setelah partainya menyurati ke Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk diusulkan agar di PAW.
Prosedur itu ada sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku. BK DPRD SBB sepertinya gerah karena Ketua DPD Partai Demokrat Maluku maupun Kabupaten belum juga menyurat ke DPRD SBB guna dilakukan proses PAW terhadap Wellem Puttileihalat.
Harusnya itu menjadi urusan internal Partai Demokrat. Artinya, dalam kesadaran penuh akan perbuatan anggota partainya, seharusnya Wellem Puttileihalat segera diproses PAW. Namun jika kesadaran itu tidak ada, biarkan saja public menilai. Sudah pasti akan ada pertanyaan besar, kenapa belum di PAW, apakah karena Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku adalah saudara kandung Wellem Puttileihalat? Atau karena ada alasan lain, lagi-lagi biarkan public yang menilai.
Ini pembelajaran penting bagi partai politik di Indonesia, di provinsi Maluku maupun di kabupaten/kota. Jika dimungkinkan oleh aturan di DPRD setempat, apakah bisa, BK DPRD SBB menyurati DPP Partai Demokrat untuk mempertanyakan dan melaporkan jika DPD Demokrat provinsi mengulur waktu untuk memproses PAW anggota yang telah tersadung kasus hukum. Mungkin ini solusi bagi mereka. Namun jika juga tidak diatur maka silahkan menunggu, keputusan Partai Demokrat SBB ataupun Partai Demokrat Provinsi untuk menyurati DPRD Provinsi guna memperoses PAW anggotanya yang kini telah mendekam dipenjara. Waktu yang akan berbicara.
(*)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)