Daerah

Mark Up, Pemda Buru Alami Kerugian Rp 8,8 M

MR-101 | Minggu, 24 September 2017 - 16:00:18 WIB | dibaca: 133 pembaca

NAMLEA, MR- Direktur eksekutif Komite Penyelamat Asset daerah atau Save Comite Of Region Asset(Kompsda), Ahda Hukul, SE mengatakan, sesuai hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) terhadap 19 paket pekerjaan di Kabupaten buru terhadap realisasi APBD tahun anggaran 2016 maka terjadi kerugian negara sebesar Rp 8.8 M.

Hukul menjelaskan, dari 19 paket pekerjaan tahun anggaran 2016 yang dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang dipimpin Ny Atika Wael,ST.MT diduga terjadi manipulasi data dan harga. Dimana terjadi kenaikan harga atau mark-up anggaran yang menonjol pada Dua pekerjaan ditubuh Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) kabupaten Buru.
     
Diketahui, anggaran tahun 2016 yang dikucurkan kepada Dinas BPBD yang dipimpin Ir Hadi Zukarnaen, sebesar Rp 1,344 M dengan rincian terjadi mark up pada pekerjaan perkuatan tebing Sungai Waeapo sebesar Rp 443.293.911 yang dikerjakan PT. GBP berdasarkan kontraktor nomor 360.7/kontraktor/ APBD kabupaten buru/I/2016.
    
Mark up juga terlihat pada pekerjaan perkuat tebing Sungai Waeleman, kecamatan Waealata, kabupaten Buru sebesar Rp.901.656.48 yang dikerjakan CV. NP berdasarkan surat keputusan kontrak nomor,630.3./ kontrak/APBD kabupaten buru/I/2016.
     
Sementara pada pekerjaan pembukaan jalan baru di pedalaman menuju dataran Rana dimana terjadi mark-up anggaran sebesar Rp 7 M, yang  dikerjakan salah satu kontraktor dari Ambon dengan direktur utama Bos Bing.

Atas kerugian yang terjadi maka Kompsda, mendesak Bupati Buru, Ramly I. Umasugi agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Unit Layanan Pengadaan(ULP), Atika Wael dan Kadis Pekerjaan Umum serta Kadis BPBD, Hadi Zukarnaen agar bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara bahkan harus diproses secara hukum.
 
Menanggapi hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU),Ny Sifa Alattas, ST mengatakan, jika dirinya baru bertugas kurang lebih 6 bulan. Namun terkait kerugian yang disampaikan pihak Kompsda  maka menurut Alattas, terhadap temuan-temuan yang dilakukan pihak Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) jangan dilihat dari uraian BPK namun harus lihat dari Rekomendasi BPK seperti Apa.
 
Sayangnya, Kadis BPBD, Ir Hadi Zukarnaen yang akan dimintai keterangan tidak berada di tempat.  (K.06).










Komentar Via Website : 2
Obat Sinusitis Di Apotik
29 September 2017 - 14:44:53 WIB
Obat Sinusitis Di Apotik >> http://goo.gl/it1NQY
Walatra Gamat Emas Kapsul
09 Oktober 2017 - 08:25:00 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)