Politik

Soumena Minta Ada Keterwakilan Perempuan di Panwaslu Ambon

MR-101 | Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:57:15 WIB | dibaca: 207 pembaca

AMBON, MR.- Keterbukaan menjadi penting dalam hal apapun. Khusus konteks Pemilu, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, diminta menjalankan undang-undang nomor 15 tahun 2011 pasal 6 tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, dalam perekrutan anggotanya di tiap tingkatan.

"Seperti yang sementara terjadi di Panwas Kota Ambon, dalam proses Pergantian Antra Waktu (PAW) anggotanya untuk tetap mempertimbangkan keterwakilan perempuan 30 persen itu," tandas aktivis perempuan, Firdayani Soumena kepada Mimbar Rakyat, di Ambon, Jumat (20/10).

Dalam konteks hasil seleksi Panwaslu kota Ambon juga, Soumena mendesak agar pihak Bawaslu Maluku dapat membuka ke publik hasil seleksi tesebut secara transparan berkaitan pemeringkatan, diluar tiga besar yang sudah lolos menjadi anggota Panwaslu. Agar public dapat ketahui dan tidak memunculkan persepsi negatif perihal independensi dan eksklusifitas Bawaslu.

"Dalam seleksi Panwas kota Ambon yang berlangsung di hasilkan enam besar. Disitu ada salah satu perempuan yang lolos tahapannya dan melanjutkan seleksi tersebut. Namun hasil penentuan tiga besar, begeser dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Semoga tidak terjadi pada pemeringkatan diluar tiga besar yang bakal menjadi calon PAW," beber mantan ketua KOHATI HMI Maluku-Maluku Utara tersebut.

Apalagi, saat ini terjadi kekosongan salah satu anggota Panwaslu kota Ambon, yang mana telah lolos menjadi komisioner Bawaslu. Maka proses PAW harus segera diisi dengan kuota 30 persen perempuan untuk menutupi kekosongan kursi komisioner yang sudah kosong.

Soumena menambahkan, proses PAW haruslah dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu seperti yang diamanatkan UU No 15 tahun 2011 dan asas transparan, akuntabilitas hasil seleksi.

"Sebagai aktivis perempuan, saya mengingatkan Bawaslu dalam proses kerja seleksinya haruslah mengedepankan apa yang sudah diamantakan UU. Bawaslu Maluku harus mempertimbangkan hal ini, guna menunjukan pembelajaran yang baik kepada masyarakat Maluku tentang bagaimana menjalankan aturan perundang-undangan. Serta membuka hasilnya secara transparan dan akuntabel, bukan berdasarkan like and this like," tutup Soumena. (MR-05)










Komentar Via Website : 1
Cara Mengatasi Nyeri Haid
16 November 2017 - 09:05:58 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)