Maluku

Akui Salah, Trans 7 Terbukti Langgar UU Penyiaran

MR-101 | Kamis, 26 Oktober 2017 - 17:33:37 WIB | dibaca: 3382 pembaca

AMBON, MR.com - DPRD Maluku bersama dengan KPI daerah Maluku memediasi konflik tayangan Trans7 yang menyebut suku Bati sebagai "predator" dalam progran on the spot.

Mediasi berjalan alot yang dipimpin wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw dihadiri anggota DPRD Maluku, KPID Maluku, pihak Trans7, perwakilan suku Bati dan Prof Pieter Jacob Pelupessy akademisi Unpatti yang menjadi salah satu nara sumber tayangan on the spot.

Perwakilan suku Bati, Hanafi Rumbouw meminta pihak Trans7 agar memberikan penjelasan terkait pengumpulan data dalam penayangan program on the spot serta meminta KPID Maluku memberikan sanksi tegas jika terbukti menyalahi UU Penyiaran.

Perwakilan Trans7 yang dihadiri Wulantika P., Nur Ariyanto, Bugic, Angga dan Andre dalam pertemuan yang digelar di ruang paripurna DPRD Maluku Kamis (26/10) meyampaikan permohonan maaf dan menyadari jika ada keterbatasan dan kekurangan dalam penyampaian tayangan pada program on the spot dan tidak menurunkan tim ke suku bati.

Bahkan untuk program lanjutan Trans7 berencana akan membuat berita pada 1 November mendatang dan saat ini telah membentuk tim untuk turun ke suku Bati di Seram Bagian Timur serta meminta ijin suku Bati.

Pelupessy dengan gamblang menceritakan bagaimana penelitiannya selama 23 tahun dalam penulisan bukunya.
"Saya juga telah dilantik sebagai anak Bati sehingga perlu dipahami dengan baik bagaimana dan keadaan sebenarnya suku Bati Karena itu buku yang ditulis harus dibaca dengan tuntas sehingga dipahami dengan benar," ujar Pelupessy.

Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama Watubun secara kongkrit menyatakan Trans7 telah menyalahi UU Penyiaran setelah pengakuan Trans7 bahwa program on the spot bukan jurnalistik sehingga kewenangan ada pada KPID Maluku.
"Kalau memang program on the spot adalah non jurnalistik sesuai pengakuan Trans7 maka kami tidak perlu melalui Dewan Pers sehingga menjadi kewenangan KPID Maluku. Sehingga jika masyarakat Maluku ingin agar masalah ini diproses itu sepenuhnya didukung" ingat Watubun.
Dirinya juga menyayangkan progran yang ditayang tanpa melewati lembaga sensor film.

Rahakbauw dalam memimpin mediasi juga memberikan kesempatan bagi anggota DPRD yang hadir untuk bicara.

Anggota DPRD asal Dapil SBT yang juga keturunan suku Bati Raad Rumfot meminta perhatian Trans7 agar dalam membuat sebuah tayangan yang mendunia harus berdasarkan fakta yang benar.

"Kami malu karena tayangan Trans7 dalam program menyebut suku Bati sebagai predator dan kelelawar bahkan kami disebut pemakan anak-anak. Karena itu hal ini menjadi catatan penting. Jangan membuat tayangan tanpa data yang valid," jelasnya.

Hal yang sama juga ditekan anggota DPRD yang lain saat pertemuan berlangsung. Bahkan Ridwan Ellis yang juga asal dapil SBT meminta Trans7 agar membuat tayangan klarifikasi ulang serta bisa mencabut video yang ada pada dunia maya dan disanggupi pihak Trans 7.

Rahakbauw menandaskan atas kesalahan yang dilakukan Trans 7 maka wajib melakukan permohonan maaf serta tayangan klarifikasi yang benar dan siap atas sanksi yang akan dikenakan termasuk sanksi adat. (MR-01)










Komentar Via Website : 22
Kegunaan Propolis Untuk Mengobati Berbagai Penyakit
27 April 2018 - 19:20:24 WIB
Kegunaan Propolis Untuk Mengobati Berbagai Penyakit

http://goo.gl/Xv2hRR
Cara Menjadi Agen Atau Reseller QNC JELLY GAMAT
01 Mei 2018 - 10:19:44 WIB
Cara Menjadi Agen Atau Reseller QNC JELLY GAMAT

http://goo.gl/pzw8km


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)